Eksekusi Mati Gembong Narkoba untuk Lindungi Bangsa

Bayu Septianto

 

 Eksekusi mati terhadap para terpidana yang terjerat kasus narkotika sedang gencar dilakukan Presiden Joko Widodo. Tak tanggung-tanggung, pada tahun ini saja, Kejaksaan Agung sebagai eksekutor telah menjadwalkan melaksanakan eksekusi hukuman mati sebanyak dua kali, dimana tahap pertama sudah dilakukan pada Januari lalu.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan hukuman mati bagi terpidana kasus narkotika sebagai bentuk pengawalan bangsa terhadap ancaman bahaya narkotika di Indonesia.
"Hukuman mati sebagai pengawalan bangsa, jadi bangsa ini harus dikawal oleh warga bangsanya yang sehat agar tidak semuanya terkena narkotika," ujar Khofifah saat berbincang dengan Okezone usai mengunjungi Pusat Rehabilitasi Narkotika Sibolangit Center, di Sibolangit, Deli Serdang, Rabu (18/3/2015).
Menurut Khofifah, sudah sepantasnya bandar narkotika mendapatkan hukuman yang sangat berat yakni hukuman mati. Terkait banyaknya kurir-kurir yang menjadi terpidana mati, Khofifah menegaskan bila profesi itu juga sangat membahayakan bangsa. "Jadi memang pantas hukuman mati itu diberikan kepada pengedar, bahkan mereka yang menjadi kurir," tegasnya.
Peredaran narkotika, lanjut Khofifah memang sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, seluruh profesi dari pelajar, mahasiswa hingga aparat penegak hukum telah terjerat barang-barang haram itu, sehingga tidak ada yang kebal terhadap narkotika. "Narkoba menyasar semua profesi, hakim, polisi, dokter, tentara, pengacara, tidak hanya anak muda saja," ungkapnya.
Ketua Umum Muslimat NU itu pun mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi yang menolak mengabulkan grasi terhadap para terpidana mati kasus narkotika. "Jadi kalau Presiden tidak berikan grasi berati dia telah berikan pengawalan terhadap bangsanya yang masih sehat," pungkasnya. (http://news.okezone.com)