Hambatan-Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tanah Berikut Bangunan Di Atasnya

 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

  Pasal-pasal yang efektif berlaku sebagai pedoman eksekusi adalah Pasal 195 sid Pasal 208 dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 sid Pasal 240 dan Pasal 258 RBg. Namun disamping pasal-pasal tersebut, masih ada lagi pasal yang mengatur tentang eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg. Pasal ini yang mengatur tentang putusan pengadilan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu ‘perbuatan tertentu’. Oleh karena itu perlu dikaji khususnya menyangkut tentang hambatanharnbatan eksekusi putusan pengadilan dalam kasus tanah berikut bangunan diatasnya. Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas akan dilakukannya suatu analisis terhadap berbagai aspek hukum balk dari segi kelentuan peraturan peraturan yang berlaku mengenai pertanahan berikut bangunan serta meneliti atau menelaahnya dari segi pelaksanaan. Maka metode pendekatan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis soslologis. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan-Sumatera Utara, alasannya karena tingginya intensitas kasus tanah berikut bangunan yang akan dieksekusi. Populasi dari penelitian ini bersifat homogen maka sample diperoloh atau dipilih dengan rnenrjqunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri atas permohonan eksekusi. Dan Untuk melengkapi data diperlukan tambahan informan dari nara sumber lain, yaitu : Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Madan sebanyak, 2 orang, jurusita / Panotera sebanyak 3 orang, dan BPN sebanyak 2 orang dan pengacara sebanyak 2 orang. Untuk rnendapatkan data yang relevan dan akurat, maka digunakan : studi dokumentasi, wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kuatitatif dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif, Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan yakni; data sekunder disusun secara sistematis menurut subtansinya dan dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan. Data primer dikumpulkan dan kemudian diolah dengan cara dikelompokan sehingga akan menghasilkan data yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian dianalisis secara kuantitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dan kemudian ditarik kesimpulan yaitu dengan berpikir secara induktif. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus eksekusi tanah berserta bangunan diatasnya yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, adalah; a. adanya penyimpangan hukum terhadap penetapan pelaksanaan eksekusi, b. adanya unsur penipuan terhadap objek yang akan dieksekusi, c. biaya eksekusi terlalu tinggi (tergantung kualitas objek yang dieksekusi), d. adanya campur tangan (intervensi) dari atasan, misalnya kebijakan pengadilan yang lebih tinggi mempengaruhi adanya penetapan pelaksanaan putusan eksekusi yang lebih rendah sedangkan yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Medan dalam melaksanakan eksekusi tanah beserta bangunan diatasnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah; a. adanya penundaan dan keterlambatan dalam petaksanaan eksekusi, b. biaya dalam proses pelaksanaan eksekusi terlalu besar yang harus dikeluarkan oleh eksekutan, c. tidak ada koordinasi/kerjasama dalam pelaksanaan eksekusi (Poltsi, Militer dan Camat/kelurahan serta Pemuda setempatlOKP) d. adanya perbedaan pendapat tentang batas tanah dan bangunan, artinya ukuran tanah tidak cocok yang tertulis dalam putusan dengan kenyataan yang ada. Disarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan kepentingan, terutama masyarakat. Pada umumnya dikalangan masvarakat, lebih-Iebih dari kalangan pengusaha yang menekankan efisiensi waktu, biaya serta prosedur dan proses beracara di pengadilan sangat lama dan melelahkan. Berte.lian dengan hal-hal tersebut, maka putusan serta merta merupakan alternatif terbaik yang diharapkan pencari keadilan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kewibawaan lembaga peradilan, satu dan hal mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembagaperadilan yang efektif dan efisien. It has been existed articles effective adopted as guidance for execution such as Article 195 through Article 208 and Article 224 HIR/Article 206 through Article 240 and Article 258 RBg. Still, available other articles regulating the execution as mentioned in Article 225 H1R/Articie 259 RBg. This Article however, regulating about the adjudication that judge the accused for doing a certainty act. Therefore, it is necessary to study it particularly concerning the barriers in executing the adjudication in the case for the land and its building on it. In order to study the cases above perhaps demand an analysis to various legal aspects either from the regulation rule that legal and effective to apply regarding the land and its building and to research and interpret specifically on the implementation. The approach method for the research adopted perhaps in a sociological juridical approach. The location of research taken place on Pengadilan Negeri (State Court) of Medan. Since it is so high intensity for land and its building cases to have execution is reasonable. The population to this research seemly is homogenous so the sample should be taken by using a purpose sampling technique namely with 10 (ten) respondents consisted of the requesting for execution. Still required an additional informant as another source is to equip the data, such as; the judge/chairman of state court of Medan 2 persons. Court secretary namely 3 personnel, and from BPN with 2 personnel, with 2 lawyers as well as. In order to have relevant and accurate data, there adopted also documentation study, interview and others. Further the data taken then analyzed qualitatively by using an inductive and deductive method. In this research perhaps also conducted gathering data such as secondary data as arranged systematically according to its substance and then analyzed for having description about the main theme. Primary data gathered and then processed according to its classification in resulting more simple data and easy to understand. Further still analyzed in quantitative and interpret it logically and systematically, and then take conclusion namely in inductively bases. The result of study showed that the factors cause the rising cases for execution to the land and any building on it in summoning in the City Court are; a. existing deviation for law in taking adjudication for execution, b. available deceitful on the object for execution, c. it is high cost for execution (depends on the quality of object for execution), d. seemly available an intervention by top in superior, for instance an adjudication by higher level court influencing the existing adjudication as lower level court in implementing execution, while the barriers to that case as City Court face in doing execution according to the adjudication such as; a. available postpone and retardation in execution, b. required a high cost for processing the execution spent by executor, c. available bad coordination/cooperation in doing execution (Police, Military and Camat/ kelurahan-local authority and local community (OKP), d. available different opinion about the land and building edges, sometimes found the land size is not conform with the data written in the adjudication with the existing. Suggestible the government should care public interest as priority. In generally people think and demand press time efficient down, cost and procedures particularly those businessman mostly complain so long time processing spend and tired in court. In regarding with that above matters, urged any adjudication should be immediately the best alternative as required by which seeking justice this hopefully may repair the authority of court institute, at least having restitution public trust on the court institute effectively and efficiently. Prof. Syamsul Arifin, S.H., M.H 

sumber: http://www.researchgate.net