Meksiko Bantah Eksekusi 42 Tersangka Gangster

Aparat Meksiko mengaku puluhan anggota geng itu tewas dalam baku tembak. Namun masyarakat curiga mereka dieksekusi mati. (Ilustrasi/Spencer Platt/Getty Images)

 

Juru bicara keamanan nasional Meksiko membantah aparat telah mengeksekusi 42 anggota gangster dalam baku tembak pekan lalu. Kecurigaan muncul karena korban tewas tidak imbang, dengan hanya satu aparat yang meninggal dunia.

Diberitakan Reuters, Selasa (26/5), kecurigaan muncul karena bukan kali pertama pemerintah Meksiko melakukan eksekusi massal anggota geng, setelah sebelumnya disebut tewas dalam baku tembak.

Kurang dari setahun lalu, 22 anggota geng tewas. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa lebih dari setengah korban tewas tersebut dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan.

Ketika ditanya mengenai kematian 42 tersangka yang tewas di dekat perbatasan Michaocan dan Jalisco, Komisaris Keamanan Nasional, Monte Alejandro Rubido mengatakan para tersangka tewas saat bentrok dengan pasukan pemerintah.

"Kebanyakan dari mereka tewas dalam bentrokan, kekerasan kelompok kriminal tersebut yang menyebabkan hal itu terjadi," kata Rubido.

Rubido mengatakan korban tewas adalah anggota kartel Jalisco New Generation (JNG), sebuah geng yang sejak Maret lalu telah membunuh sedikitnya 20 polisi, enam anggota militer dan menjatuhkan satu helikopter.

Rubido dalam kesempatan lain mengatakan kepada reporter, ditemukan 2.626 selongsong peluru dari lokasi saat terjadi baku tembak selama tiga jam. Pasukan keamanan juga mengamankan 1.282 peluru.

Menurut Rubido, tiga tersangka gangster telah ditangkap selama operasi yang dilakukan pasukan pemerintah yang dibantu dengan dua helikopter militer Black Hawk. meskipun mereka tidak melakukannya secara bersamaan. Dari operasi ini, satu polisi federal dilaporkan tewas.

JNG merupakan kelompok kriminal yang mengacaukan komitmen Presiden Enrique Pena Nieto untuk mengakhiri kekerasan bersenjata yang menewaskan lebih dari 100 ribu orang sejak 2007.

Perkembangan JNG selama beberapa bulan terakhir telah mengurangi kepercayaan kepada kemampuan pemerintah federal dalam mencegah kekerasan jelang pemilu sela pada 7 Juni.(http://www.cnnindonesia.com)